BPD

Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) sesuai PERMENDAGRI 110 Tahun 2016

Keanggotaan BPD :

  1. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
  2. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
  3. Penetapan Jumlah anggota BPD memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
  4. Wilayah sebagaimana dimaksud merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Pengisian keanggotaan BPD berdasarkan :

  1. Keterwakilan wilayah.
  2. Keterwakilan perempuan.

Masa Keanggotaan BPD :

  1. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
  2. Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Larangan anggota BPD :

  1. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa.
  2. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
  3. Menyalahgunakan wewenang.
  4. Melanggar sumpah/janji jabatan.
  5. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa.
  6. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.
  7. Sebagai pelaksana proyek Desa.
  8. Menjadi pengurus partai politik.
  9. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Fungsi BPD :

  1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
  3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tugas BPD :

  1. Menggali aspirasi masyarakat.
  2. Menampung aspirasi masyarakat.
  3. Mengelola aspirasi masyarakat.
  4. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
  5. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
  6. Menyelenggarakan musyawarah Desa.
  7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
  8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
  9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
  10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
  11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya.
  13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak BPD :

  1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
  2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  4. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri.

Kewajiban BPD :

  1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
  2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  3. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
  4. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa.
  5. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya.
  6. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kewenangan BPD :

  1. Mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi.
  2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis.
  3. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya.
  4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa.
  5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
  6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  7. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
  8. Menyusun peraturan tata tertib BPD.
  9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Wali kota melalui Camat.
  10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.
  11. Mengelola biaya operasional BPD.
  12. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa.
  13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

 DAFTAR ANGGOTA BPD

1 KETUA Nama SUKARDI
Tempat, Tanggal Lahir Kendal, 8 Februari 1965
Pekerjaan PNS
Alamat Dusun Jetak RT.001 RW.005 Desa Kedungsari
2 WAKIL KETUA Nama SUDARMANTO
Tempat, Tanggal Lahir Kendal, 1 Juli 1951
Pekerjaan Pensiunan
Alamat Dusun Krajan RT.001 RW.001 Desa Kedungsari
3 ANGGOTA Nama ASRO’I
Tempat, Tanggal Lahir Kendal, 1 Desember 1966
Pekerjaan Swasta
Alamat Dusun Krajan RT.004 RW.001 Desa Kedungsari
4 ANGGOTA Nama WIDARSIH
Tempat, Tanggal Lahir Kendal, 24 September 1986
Pekerjaan Swasta
Alamat Dusun Krajan RT.001 RW.001 Desa Kedungsari
5 ANGGOTA Nama SEKARMAJI DWI NARYO
Tempat, Tanggal Lahir Kendal, 16 Juli 1970
Pekerjaan Swasta
Alamat Dusun Krajan RT.001 RW.001 Desa Kedungsari
6 ANGGOTA Nama SUBAKIR
Tempat, Tanggal Lahir Kendal, 22 September 1964
Pekerjaan PNS
Alamat Dusun Baon Suruhan RT.001 RW.004 Desa Kedungsari
7 ANGGOTA Nama ISWIYANTO
Tempat, Tanggal Lahir Kendal, 5 November 1969
Pekerjaan Pedagang
Alamat Dusun Sorog RT.002 RW.003 Desa Kedungsari
8 ANGGOTA Nama RUDI SANTOSO
Tempat, Tanggal Lahir Kendal, 12 November 1971
Pekerjaan Swasta
Alamat Dusun Jetak RT.004 RW.005 Desa Kedungsari
9 ANGGOTA Nama YASIN
Tempat, Tanggal Lahir Kendal, 3 Juni 1980
Pekerjaan Swasta
Alamat Dusun Baon Suruhan RT.005 RW.004 Desa Kedungsari

KALENDER KEGIATAN BPD

Facebook Comments