LKD

Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2018

Tujuan pengaturan LKD meliputi:

  1. mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
  2. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa; dan
  3. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas:

  1. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
  2. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  3. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:

  1. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  2. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
  3. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
  4. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
  5. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
  6. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
  7. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa paling sedikit meliputi:

  1. Rukun Tetangga;
  2. Rukun Warga;
  3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  4. Karang Taruna;
  5. Pos Pelayanan Terpadu; dan
  6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri atas:

  1. ketua;
  2. sekretaris;
  3. bendahara; dan
  4. bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa :

  1. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
  2. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
  3. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa

  1. Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertugas:
  • membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
  • membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
  1. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
  1. Karang Taruna bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
  1. Pos Pelayanan Terpadu bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
  1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.

Facebook Comments